• Perbedaan Jumlah Data Guru Honorer SMA/SMK Pasca Peralihan
Perbedaan Jumlah Data Guru Honorer SMA/SMK Pasca Peralihan
  • 2017-03-24

 

Membengkaknya jumlah guru honorer sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K) pasca peralihan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi banyak menimbulkan permasalahan baru, salah satunya mengenai pencairan gaji guru honorer yang belum ada kejelasan.

Adanya kejangkalan  dari data jumlah guru saat dialihkan dan pasca peralihhan “data tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, banyak guru honorer yang memiliki SK dari Kepala sekolah karena jumlah guru honorer yang ada tidak sesuai dengan data yang diterima sebelumnya, saat ini kami masih melakukan kroscek terlebih dahulu terkait data jumlah guru honorer tingkat SMA/K se-Sumsel (Sumatra Selatan) untuk mengetahui kebenaran datanya terlebih dahulu,” ungkap Yohanes H Toruan, Asisten II Bidang Keuangan dan Pembangunan Pemprov (Pemerintah Provinsi) Sumsel di ruang kerjanya, Kamis (23/03).

Terkait permasalahan tersebut maka imbasnya Pemprov Sumsel belum bisa mencairkan gaji guru honorer tingkat SMA/K yang tertunda sejak Januari lalu. Pasalnya, jumlah guru honorer yang terdata saat peralihan hingga saat ini mengalami perbedaan jumlah.

"Sampai saat ini belum jelas, saya sudah hampir 8 tahun jadi guru honor. Kalau pencairan gaji tidak jelas seperti ini saya sangat kecewa, seharusnya peralihan SMA/SMK ke Provinsi ini tidak menyulitkan guru honorer, ini mengapa malah menyulitkan seharusnya ada solusi bukan membiarkan," keluh salah seorang guru honorer di SMK Negeri Palembang, Rabu (22/03).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Widodo mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah dan DPRD terkait pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK di Sumsel. "Saya butuh guru honorer, mana mungkin pihak Provinsi menelantarkan guru honorer, hanya saja kami tidak bisa berbuat banyak. Selain terganjal adanya peraturan pemerintah (PP) 48 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengangkatan Tenaga Honorer, jumlah guru honorer yang meningkat secara signifikan ini juga menjadi masalah untuk pencairan gaji honorer," ungkapnya.

“Solusi satu-satunya PP  48 Tahun 2005 dicabut dan tidak ada kendala dalam pencairan gaji guru honorer SMA/K di Sumsel. Untuk masalah jumlah guru honorer yang semakin bertambah banyak, kita akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan jumlah guru honorer yang memiliki SK kabupaten/kota dan SK Kasek,” tambahnya. (Lis)